• 24 Juli 2024 12:46

Perjanjian SP3 dan Klausul Tidak Menuntut Apapun: Batal Demi Hukum atau Dapat Dibatalkan?

Screenshot 91, Media Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa

Dalam sebuah video, Abda Khair Mufti membahas pertanyaan dari seorang pekerja yang mendapat sanksi SP3 dan ada klausul yang menyebutkan bahwa pekerja tidak akan menuntut apapun setelah menerima sanksi tersebut. Pertanyaannya adalah apakah klausul ini dapat dibatalkan atau tidak.

Menurut Abda, apakah klausul tersebut dapat dibatalkan tergantung pada konteks perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja. Jika perusahaan memiliki peraturan perusahaan, maka sanksi SP3 yang menyertakan klausul tersebut akan langsung batal demi hukum. Artinya, sejak awal aturan tersebut tidak berlaku atau kesepakatan dianggap tidak ada.

Namun, jika perusahaan tidak memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka sanksi SP3 dengan klausul tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini, perbedaan antara batal demi hukum dan dapat dibatalkan adalah bahwa jika batal demi hukum, sanksi tersebut dianggap tidak ada sejak awal, sedangkan jika dapat dibatalkan, sanksi tersebut hanya akan dibatalkan sejak dimasalahkan.

Abda juga menjelaskan bahwa sanksi SP3 dapat diberikan berturut-turut atau tidak berturut-turut tergantung pada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja. Selain itu, jika terdapat perjanjian kerja bersama, maka kesepakatan tersebut akan dihukum mati atau dianggap tidak ada jika pelanggaran yang sama dilakukan oleh pekerja.

Dalam menjalankan sebuah perusahaan, terdapat hak dan kewajiban bagi pekerja dan perusahaan itu sendiri. Dua hal ini muncul karena adanya perjanjian dan undang-undang yang mengatur. Contohnya, dalam undang-undang sudah diatur bahwa bagi pekerja non-pengalaman harus mendapat upah minimum. Jika terdapat perjanjian kerja bersama yang mengatakan bahwa pekerja tidak boleh mendapat upah minimum, maka perjanjian tersebut akan dianggap tidak ada karena melanggar undang-undang yang mengatur.

Dalam hal ini, Abda juga menegaskan bahwa jika terdapat indisipliner dalam pekerjaan, maka pekerja tersebut dapat dikenai sanksi seperti pesangon, masa kerja, dan ganti rugi sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan atau undang-undang yang berlaku.

Dalam kesimpulannya, Abda menekankan pentingnya memahami aturan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tempat kita bekerja, serta tidak terburu-buru dalam menandatangani perjanjian atau kesepakatan yang dapat merugikan kita sebagai pekerja.

Selengkapnya Simak Video ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *